Cek Harga Hamster Kucing Ikan Sugarglider Anjing

Mesir kemarin menyatakan sangat terkejut pada keputusan sekutu lamanya, Amerika Serikat, lantaran mengucilkan Negeri Sungai Nil itu dari pertemuan puncak bergengsi Afrika diselenggarakan Presiden Barack Obama.

Mesir bersama Sudan dan Zimbabwe tidak berada dalam daftar 47 negara-negara Afrika yang diundang untuk berkumpul pada Agustus mendatang, seperti dilansir stasiun televisi Zee News, Kamis (23/1).

Pejabat Amerika menyatakan Mesir tidak memenuhi syarat untuk hadir sebab diskors oleh Afrika Bersatu menyusul peristiwa penggulingan presiden terpilih Muhammad Mursi oleh tentara pada Juli tahun lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Badr Abdelbati menyatakan keputusan Amerika itu 'salah' dan menunjukkan 'kekurangan visi'.

"Mesir sangat terkejut dengan pernyataan Amerikat tentang alasannya, terutama karena pertemuan puncak itu tidak diadakan di bawah naungan Afrika Bersatu dan hanya pertemuan puncak antara Amerika dengan negara-negara Afrika," kata Abdelbati.

Washington menggambarkan penggulingan Mursi pada tahun lalu itu sebagai sebuah kudeta, yang dengan sendirinya memicu penghentian semua bantuan.

Amerika menghentikan bantuan 1,5 miliar dolar setahun terutama dalam bantuan ketentaraan pada Oktober lalu sebagai bagian dari protes atas kegagalan tentara bergerak lebih cepat menuju pemerintahan sipil terpilih.

Pada pekan lalu Mesir mengadakan penentuan pendapat rakyat mengenai undang-undang dasar baru yang disusun pemerintah bentukan tentara. Tapi Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menanggapi tindakan itu bukan sebuah suara untuk menentukan demokrasi.

Setelah Mursi digulingkan, pemerintah bentukan tentara menumpas pendukungnya dari Ikhwanul Muslimin. Sedikitnya 1.000 orang, sebagian besar warga muslim, tewas dan ribuan lagi ditahan sejak penindasan itu dimulai pada Agustus tahun lalu.

Pemerintah kemudian mengumumkan Ikhwanul Muslimin, dengan Mursi sebagai seorang tokohnya, sebagai kelompok teroris.

Namun, pemerintah juga menetapkan sebuah peta jalan untuk mengembalikan Negeri Piramida itu pada pemerintahan sipil terpilih. Langkah pertamanya adalah merancang undang-undang dasar baru, yang disetujui dalam penentuan pendapat rakyat, walaupun pemungutan suara itu diboikot Ikhwanul Muslimin dan sekutunya.

Pemilihan anggota parlemen dan presiden dijadwalkan diselenggarakan pada akhir tahun ini.

sumber : http://www.merdeka.com/